Alami Banyak Permasalahan, Khilmi: BUMN Karya Perlu Diselamatkan

14-09-2023 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI Khilmi dalam Raker Komisi VI dengan Menteri BUMN Erick Thohir, di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (14/9/2023). Foto : Oji/Man

 

Anggota Komisi VI DPR RI Khilmi berharap BUMN Karya yang masih memiliki banyak permasalahan dapat diselamatkan. Ia mengatakan, selama ini apa yang telah dikerjakan BUMN Karya telah dinikmati oleh masyarakat Indonesia, seperti adanya jalan tol dan industri-industri besar lainnya.

 

"Saya berharap untuk BUMN-BUMN Karya ini kita perlu menyelamatkan. Kemarin kalau di Bukit Asam, Timah, Pertamina itu kalau kontraktornya bukan BUMN, mungkin industri-industri yang dibuat di situ itu tidak akan jadi," kata Khilmi dalam Raker Komisi VI dengan Menteri BUMN Erick Thohir, di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (14/9/2023).

 

Ia menambahkan, permasalahan yang terjadi di BUMN Karya salah satunya juga disebabkan oleh penugasan yang diberikan pemerintah. Untuk itu, BUMN Karya yang bermasalah akibat penugasan, diharapkan dapat diselamatkan terlebih dahulu. Sehingga, penugasan dari pemerintah dapat berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan.

 

"Saya berharap (BUMN) Karya ini yang dari penugasan memang hitungannya (keuntungan) tidak masuk, tetapi dia mempunyai tanggung jawab bagaimana infrastruktur ini bisa selesai. Itulah yang harus diselamatkan. Supaya dia ini kerjaan yang lain, vendor sudah tidak mau bekerja sama dengan dia lagi. Jadi dia kan dapat order tapi tidak bisa mengerjakan gitu," jelasnya Politisi Fraksi Partai Gerindra ini. (bia/rdn)

BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...